Sertifikasi Guru Antara Cita dan Fakta

MAKALAH

KAPITA SELEKTA PENDIDIKAN ISLAM

Tentang

Sertifikasi Guru Antara Cita dan Fakta

 

 

 

 

Oleh:

Zetria Engli Novia 408 594

                                                        Khazinul Asriati 408 584

Nendo Adesya Putra 408 599

Dosen Pemimbing:

Marhamah S.Ag.M.Pd

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM(PAI-D)

FAKULTAS TARBIYAH

INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

IMAM BONJOL PADANG

1431 H

 

BAB I

PENDAHULUAN

Profesi guru menjadi fenomena menarik untuk dibicarakan . Karena dahulunya profesi guru merupakan pekerjaan yang tidak diminati sampai menjadi rebutan saat ini. Hal ini dikarenakan pada masa dahulu perhatian pemerintah terhadap guru ini cukup kurang dan bisa dikatakan selalu dikesampingkan.

Namun saat lahirnya Undang-Undang No 14 tentang profesi guru dan dosen, menjadi kepastian akan terwujudnya kesejahteraan, dan peningkatan kompetensi guru. Yaitu dengan suatu program di namakan suatu program Sertifikasi, dan dibawah ini akan di uraikan tentang sertifikasi guru antara cita dan fakta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

SERTIFIKASI GURU ANTARA CITA DAN FAKTA

 

  1. A.    Latar Belakang Sertifikasi

Profesi guru menjadi fenomena menarik untuk di berikan catatan. Sepanjang perjalanan kemerdekaan bangsa tidak pernah tuntas apa, siapa dan bagaimana guru Indonesia. Dari sebuah pekerjaan yang  tidak diminati sampai menjadi  rebutan saat ini. Hal ini dikarenakan pada masa dahulu perhatian pemerintah terhadap guru ini cukup kurang dan bisa dikatakan selalu dikesampingkan.

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjadi  “kepastian” atas profesi  bagi seorang pendidik. Setidaknya kepastian tersebut terwujud dalam kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan. Pemerintah menilai dengan kepastian tersebut bisa memajukan pendidikan di Negara kita.

Kemarin dan mungkin sampai sekarang masih ditemui di berbagai media guru-guru menuntut atau setidaknya penge menambah kesejahteraan, baik melalui pengangkatan dari Guru Tidak Tetap (GTT) menjadi guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun peningkatan tunjangan guru. Fakta ini bisa menunjukkan  bahwa menjadi guru saat ini sangat menjanjikan dan sudah saatnya guru mendapatkan haknya seperti yang telah diatur Dalam undang-undang guru dan dosen pasal 14 diantaranya berbunyi, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:’

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social;

b. memperoleh perlindungan  dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual

Media juga membicarakan guru dan dosen harus menjadi tenaga profesional, guru juga berfungsi untuk meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran  untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Program sertifikasi bagi semua guru di Indonesia diharapkan mampu mendongkrak kualitas dari mutu guru itu sendiri, namun fakta menunjukkan bahwa guru yang sudah  sertifikasipun masih perlu dievaluasi ( Mentri Pendidikan Nasional M. Nuh).

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.Uraian ini  menjelaskan bagaimana mutu pendidikan bangsa ditentukan juga oleh mutu guru.

Selain tuntutan kualitas yang menjadi  kebutuhan keadaan, tuntutan citra guru (akhlakul karimah—menjadi teladan) juga menjadi prioritas dan mungkin yang paling utama.. Masih ada oknum guru yang karena perbuatannya telah dituntut pidana maupun perdata. Ke depan tentunya kita harapkan hal-hal negatif tersebut tidak terjadi kembali atau bahkan lebih meluas lagi.

Tugas mulia guru ini tentu membutuhkan dukungan  dari semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras, bekerja sama agar dapat meningkatkan pendidikan nasional. Yang lebih mendahulukan kepentingan pendidikan muridnya di atas kebutuhan pribadinya.

 

  1. B.     Pengertian, Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Pengertian

Dalam undang-undang Repuplik Indonesia No 14 Tanuh 2005 Sertifikasi  adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen

Dengan kata lain sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai guru. [1]

 

 

Tujuan Sertifikasi Guru

1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen      pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
3) Meningkatkan martabat guru
4) Meningkatkan profesionalitas guru

 Manfaat Sertifikasi Guru adalah

1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat:
2) Merusak citra profesi guru
3) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas,
4) Tidak profesional
5) Meningkatkan kesejahteraan guru..[2]

C. Sertifikasi Guru Antara Cita dan fakta

Bercerita tentang sertifikasi banyak ditemukan guru yang sudah bersertifikat tersebut belum professional dan prosesnya masih jauh dari apa diharapan karena beberapa hal:

  1. Pihak pemberi tunjangan tidak menunjukkan aturan yang jelas sejak kapan seorang guru bersertifikasi berhak menerima tunjangan dan apakah ada jaminan kontinuitas bila tanpa ada gangguan persyaratan.
  2. Pihak pemberi tunjangan dapat mengubah waktu pemberian tunjangan sesuka hati, faktanya adalah ketika memberi pengarahan kepada guru yang akan menerima sertifikat disampaikan bahwa tunjangan akan anda terima mulai bulan januari 2008, ternyata tunjangan yang diterimakan dirapelkan selama tiga bulan tetapi tidak mulai bulan januari melainkan mulai bulan april 2008 sampai dengan juni 2008
  3. Seorang guru yang lolos sertifikasi tanpa diklat mendapatkan  pandangan yang bagus dan lebih dari atasan dan lingkunganya, dibanding dengan yang lulus dengan diklat. Pertanyaannya adalah sertifikat mempunyai kelas VIP dan kelas EKONOMI

 

  1. Ketika tunjangan tidak diterimakan lagi pada guru yang bersangkutan dan tanpa proses hukum atau proses pemeriksaan administrasi yang jelas maka akan timbul pertanyaan : Benarkah guru anak buah sedangkan pihak pemberi tujangan adalah juragannya, tidak lagi berlaku aturan formal kelembagaan pemerintah.[3]

Seiring dengan perkembangan tentang wacana guru sertifikasi, data terakhir juga ditemukan bahwa, sudah beribu guru di sertifikasi oleh LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)). Dari sekian ribu guru tersebut masih ada juga guru yang belum profesional, karna tujuan sertifikasi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pendidik, namun juga profesionalisme pendidik, yang tentunya akan berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Menjadi guru yang profesional  sesuai dengan tujuan sertifikasi dan yang tercantum dalam sertifikat setifikasi tersebut tidaklah mudah bagi guru  mengaplikasikanya disekolah. Jika belum profesional maka guru hendaknya mengikuti pelatihan-pelatihan, penelitian tindakan kelas (PTK), KKG serta MGMP. Untuk bisa menjawab Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional.

Mungkin masih banyak persoalan yang belum rampung oleh guru dalam melaksanakan tugas pokoknya di dunia pendidikan. Misalnya, apakah sudah sukses penerapan KTSP, yang juga konon kabarnya pengembangan pembelajaran KTSP di dalam kelas masih bernuansa struktural, dan budaya bahan ajar guru dan RPP yang copy paste.

Contoh-contoh yang ditampilkan dalam tulisan ini, adalah guru yang ‘lebai’, tetapi itu sangat mungkin terjadi pada guru yang sudah menyandang predikat profesional yang hanya terdapat pada sebuah kertas yang berlabel “Sertifikat Guru Profesional”.

Beberapa hal yang harus dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya, yakni kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial.

 

(1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual

(2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik

(3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu

(4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik

(5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran

(6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki

(7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik

(8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar

(9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran

(10) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.[4]

Kebijakan sertifikasi pendidik dinilai tidak adil dan diskriminatif sebab pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi akademik lebih banyak disebabkan faktor struktural seperti kendala ekonomis dan geografis yang tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan mereka peningkatan kesejahteraan. Jika memang tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan pendidik maka tidak diperlukan kompleksitas sistem seperti sertifikasi pendidik, sebab setiap pendidik memiliki persamaan hak dalam peningkatan kesejahteraan terkait kontribusi pendidik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa maupun hak imbal jasa atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Selain itu, adanya tunjangan profesi juga tidak menjamin peningkatan kompetensi profesional pendidik, terkait adanya kecenderungan hiperkonsumtif dengan meningkatnya penghasilan ataupun karena semakin tingginya biaya kebutuhan pokok.

Bahkan sejumlah penelitian membuktikan bahwa peningkatan profesionalisme pendidik tidak berpengaruh positif  terhadap peningkatan mutu pendidikan, sehingga tidaklah terlalu dini bila disimpulkan bahwa tidak ada relevansi antara kebijakan sertifikasi pendidik dengan peningkatan kesejahteraan pendidik dan mutu pendidikan.

Tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dapat dicapai tanpa melalui kebijakan sertifikasi pendidik, sebab setiap pendidik memiliki persamaan hak dalam mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Dan bila mutu pendidikan ingin ditingkatkan melalui profesionalisme pendidik, maka pembinaan dan pengembangan profesi pendidik melalui pendidikan profesi maupun kegiatan sejenis harus diwajibkan pada setiap pendidik tanpa dipungut biaya, demi tercapainya cita-cita peningkatan mutu pendidikan nasional.[5]

BAB III
PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan

Dari pembahasan makalah diatas dapat pemakalah simpulkan bahwa sertifikasi belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik dari pihak yang melakukan sertifikasi itu sendiri maupun dari pihak pelaksana sertifikasi tersebut.

  1. Dari  pihak yang disertifikasi

Tujuan sertifikasi adalah menjadikan guru yang profesionalisme namun kenyataan masih ada guru yang disertifikasi belum profesonal dalam menjalankan tugasnya di sekolah

  1. Dari pihak pelaksana sertifikasi

a)                       Pihak pemberi tunjangan tidak menunjukkan aturan yang jelas sejak kapan seorang guru bersertifikasi berhak menerima tunjangan dan apakah ada jaminan kontinuitas bila tanpa ada gangguan persyaratan.

b)      Pihak pemberi tunjangan dapat mengubah waktu pemberian tunjangan sesuka hati,

c)      Seorang guru yang lolos sertifikasi tanpa diklat mendapatkan  pandangan yang bagus dan lebih dari atasan dan lingkunganya, dibanding dengan yang lulus dengan diklat. Pertanyaannya adalah sertifikat mempunyai kelas VIP dan kelas EKONOMI

d)     Ketika tunjangan tidak diterimakan lagi pada guru yang bersangkutan dan tanpa proses hukum atau proses pemeriksaan administrasi yang jelas maka akan timbul pertanyaan : Benarkah guru anak buah sedangkan pihak pemberi tujangan adalah juragannya, tidak lagi berlaku aturan formal kelembagaan pemerintah.[6]

 

 

  1. B.     Saran

Dalam pembuatan makalah ini, pemakalah menyadari bahwa pemakalah tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, karna tidak sempurnanya ilmu yang pemakalah miliki. Untuk itu pemakalah mohon kritikan dan saran Dari pembaca terutama bapak dosen yang bersangkutan , demi kelengkapan makalah penulis pada masa yang akan datang. Atas kritikan dan saran pemakalah ucapkan banyak- banyak terima kasih.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008,

Bhttp://sertifikasiguru.blog.dada.net/post/1207062477/SERTIFIKASI+GURU+%3A+TUJUAN+%26+MANFAAT

http://bangthoyib.wordpress.com/2008/09/25/fakta-tentang-sertifikasi/

http://umum.kompasiana.com/2009/07/31/betulkah-sertifikasi-menjadikan-guru-profesional/about

http://blog.beswandjarum.com/thantienhidayati/tag/sertifikasi/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s